Merencanakan Pembangunan

sumber gambar: bangimsarlubis.wordpress.com

BARANGKALI tujuan paling penting bagi semua pemerintahan adalah melakukan pembangunan. Bahkan, satu agenda pokok dunia adalah menentukan tujuan pembangunannya.

Dengan berakhirnya Tujuan Pembangunan Milenium (MDG) tahun 2015, dunia mulai berdebat soal penerusnya. Seolah sederhana, tetapi juga di sini jantung perkara: apakah pembangunan ditentukan lewat rencana dan metode, ataukah lewat ideologi, atau justru angan belaka?
Pokok ini, walau kelihatan jauh di sana, akan segera mendera kita. Merancang pembangunan pada masa depan tak hanya perkara global, tetapi justru ada di jantung persoalan nasional. Ada dua butir refleksi di sini: pemahaman kita akan pembangunan dan problematikanya serta cara kita merencanakan pembangunan dan implikasinya.

Satu persoalan besar pembangunan dunia adalah kemiskinan. UNDP (2014) melaporkan, lebih dari 5 miliar orang masih hidup di bawah 1,25 dollar AS per hari. Tak hanya itu, setiap hari 22.000 anak-anak meninggal karena kemiskinan (Unicef, 2013), 27-28 persen anak di negara berkembang tinggi badannya tak sebanding beratnya (WHO, 2014), dan 72 juta anak tidak pernah sekolah, dan 1 miliar orang masih buta huruf (UNESCO, 2013). Selain itu, 40 juta orang terinfeksi HIV/AIDS, 1 miliar orang tak bisa mendapat air bersih, dan 2,6 miliar tidak bisa menikmati sarana sanitasi dasar (UNDP, 2013).

Padahal, menurut OECD (2014), negara-negara donor mengucurkan lebih dari 134,8 miliar dollar AS dana pembangunan ke negara miskin dan berkembang tahun 2013. Jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, dana khusus pencapaian MDG juga tersedia. Lantas, apa yang salah dalam cara pikir dunia jika sampai kini kemiskinan tak juga mereda?

Kontras di atas mungkin menunjuk fakta bahwa dunia gagal memahami kerumitan persoalan pembangunan, seperti kemiskinan. Kemiskinan kini bukan soal uang belaka. Ia memang selalu terkait dengan kesenjangan pendapatan dan belanja. Namun, seperti dikatakan Amartya Sen (1981), kemiskinan sekaligus perkara kesehatan, pendidikan, bahkan keadilan dan akses terhadap sumber daya. Begitu juga persoalan pembangunan lainnya.

Untuk Indonesia baru
Gambaran dunia, meskipun tak sama, tetap serupa muncul di Indonesia. Sementara ekonomi bisa tumbuh 6-7 persen per tahun, lebih dari 11,25 persen penduduk ternyata hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, 2013). Dengan angka kelahiran 4,5-5 juta per tahun dan angka kematian ibu melahirkan saat ini 359 per 100.000 kelahiran hidup, lebih dari 16.000 perempuan per tahun di republik ini meninggal saat melahirkan. Saat ini, 5,7 persen penduduk menganggur dan lebih dari 1,5 juta siswa tidak melanjutkan pendidikan lebih tinggi karena kemiskinan (BPS, 2013).

Jelaslah, kemiskinan di Nusantara adalah jalinan berbagai perkara: tiadanya akses terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, jembatan, kesempatan berusaha, akses terhadap pasar, dan masih banyak aspek lainnya. Kemiskinan dan problem pembangunan lainnya selalu punya banyak rupa.
Namun, lihatlah cara kita mengatasinya. Mungkin karena defisit imajinasi, menggelontorkan dana dan berbagai turunan cash-transfer­-nya segera jadi primadona pembangunan kita. Sebut saja program serupa penyaluran beras untuk rakyat miskin, pemberian beasiswa bagi siswa miskin, dan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Namun, justru di sini soalnya: kemiskinan tampaknya hanya dipahami sebagai angka pendapatan dan pengeluaran. Maka, jangan heran dengan fakta berikut. Pemerintah sudah mengeluarkan Rp 468,2 triliun (2007-2012) untuk mengatasi masalah kemiskinan dan turunannya. Hasilnya? Tak signifikan. Saat ini 11,25 persen penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan, hanya turun dari 11,6 persen pada 2012 dan 11,96 persen pada 2011 (BPS, 2012; 2013).

Maka, perlulah bertanya: bagaimana kita merencanakan pembangunan? Pertanyaan ini penting tak hanya bagi pembelajaran dari pemerintahan saat ini, tetapi justru bagi pemerintahan baru yang harus membangun Indonesia baru.

Tiga hal kunci
Beberapa perkara jadi kunci utama. Pertama, fokus pembangunan. Kini saatnya jargon dan janji kampanye diterjemahkan menjadi prioritas, target, dan indikator konkret pencapaian pembangunan. Apa saja prioritas pemerintahan mendatang?

Prioritas pembangunan menunjukkan keberpihakan. Berikut beberapa catatan. Memprioritaskan reformasi birokrasi dan penegakan hukum, misalnya memberi sinyal bagaimana pemerintah mau dirinya ikut berbenah. Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, papan, air, dan kesehatan, menegaskan kesejahteraan hak semua warga.

Memastikan ketersediaan infrastruktur pembangunan dan teknologi di seluruh pelosok negeri untuk membangun ekonomi mengirim pesan kesenjangan bisa dilawan. Memberikan perhatian pada pendidikan, reformasi media, dan budaya menunjukkan pemahaman perlunya mengembalikan keadaban publik. Menjaga lingkungan, memberikan keyakinan bahwa sumber daya tidak boleh dikeruk serampangan atas nama pembangunan.

Kedua, bagaimana pembangunan dilakukan agar prioritas bisa diimplementasikan tuntas? Ini terkait dengan target dan indikator spesifik yang harus dirumuskan serta perlu diterjemahkan dalam angka dan kapan harus direalisasikan.

Ketiga, untuk itu, membangun mesti dengan cara baru. Untuk memastikan jaminan kesehatan, perlu pendekatan lintas kementerian yang melibatkan tak hanya kesehatan, tetapi juga terkait keuangan, pekerjaan umum, kependudukan dan perencanaan keluarga, informasi dan komunikasi, ketenagakerjaan, dan lain- lain. Hal yang sama berlaku untuk semua: dari pangan, pendidikan, dan lingkungan, hingga reformasi birokrasi, ekonomi, dan keuangan serta investasi.

Jelaslah, implikasinya adalah cara kerja pemerintah. Pembangunan memang kompleks dan berliku. Karena itu, di tengah ingar-bingar persiapan pemerintah baru, ada hal yang mutlak kita perlu tahu: jabatan publik strategis untuk melaksanakan pembangunan mensyaratkan keterampilan teknis di samping pengaruh politis.

Yanuar Nugroho
Akademisi di Universitas Manchester, Inggris; Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan

Share:

4 komentar