Archive for September 2015

Oleh: Suleman Samuda

Pemuda Bastiong Talangame dan Ketua Markas Komando Bastiong Talangame

Sesaat setelah membaca judul tulisan ini, akan muncul pertanyaan apa itu “Bastiong Talangame Dream”?. Perlu diketahui bahwa Bastiong Talangame Dream merupakan sebuah impian yang dirumuskan oleh Pemuda Bastiong Talangame yang tertuang dalam “Bastiong Talangame Message 2015”, dengan tagline Dari Bastiong Talangame untuk Kota Ternate. Bastiong Talangame Dream dimaksudkan untuk memberi isyarat kepada Pemimpin (Walikota dan Wakil Walikota) Ternate bahwa Pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang inklusif merupakan sebuah keniscayaan yang harus di wujudkan dalam tata kelola pemerintah.

Tunggangan Politik

Saat ini hingga beberapa bulan kedepan, isu kinerja pemerintah terkait dengan pemerintahan yang responsif dan pembangunan yang inklusif tetap akan menjadi isu seksi yang mengundang banyak pihak baik akademisi, masyarakat, maupun terutama para politisi, para birokrat dan pimpinan birokrasi, hanya untuk sekedar mendiskusikan dalam menakar dan menggambar birokrasi dan program pembangunan pemerintahan sebelumnya dan bahkan ada juga yang menjadikan sebagai amunisi politik untuk menyerang pihak lawan ditengah momentum pemilihan walikota Ternate periode 2016-2021.

Pernyataan ini sengaja saya simpulkan dengan berdasarkan fakta bahwa belakangan ini banyak sekali kerancuan yang muncul kepermukaan dalam menilai kinerja pemerintah dan tentunya ini juga menjadi sorotan masyarakat yang dikompori oleh pihak oposan dalam menabuh genderang “perang” politik. Untuk itu, saya mengangkat kedalam tulisan ini dengan maksud agar kinerja pemerintah didudukkan sebagai diskursus dalam rangka perbaikan pemerintahan kedepan, agar diskursus terkait kinerja pemerintah senantiasa berada pada jalan (track) yang benar dan tepat dalam rangka membangun pemerintah yang responsif dan pembangunan yang inklusif bagi masyarakat kota Ternate.

Patut disesalkan, ketika momentum politik seperti ini, dia yang seharusnya mendudukan dirinya sebagai bapak pemersatu, namun ia datang dan berperan sebagai kuda tunggangan ketika sosok calon walikota yang paranoid akibat gagal berulangkali dalam pencalonan. Ketika semua lapisan masyarakat mulai diajak kembali ke romantisme masa lalu saat menjadi pemimpin daerah ini. Sekalipun dalam masa kepemimpinannya penuh celah dan kekurangan sana-sini, dipoles agar terlihat berhasil dan mengagumkan. Sosok ini di tonjolkan dengan harapan akan membangkitkan unsur ikutan seperti: land lord dan ethnicity, dalam mendulang perolehan suara.

Titik Tekan Membentuk Pemerintah yang responif

Seyogyanya menjadi perhatian semua pihak bahwa pemerintah (birokrasi) merupakan kekuatan besar. Kegiatannya menyentuh hampir setiap sendi kehidupan warga negara. Ini menandakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat yang hidup dalam suatu teritorial terpaksa menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut tanpa terkecuali. Selain itu memang birokrasi merupakan garis terdepan (level street bureaucrat) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tidak berlebihan bila ada yang beranggapan bahwa gagalnya tata kelola pemerintah akan berdampak luas pada nasib masyarakat, dan tentu saja berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik. Nasib masyarakat akan semakin terpuruk karena pemerintah tidak responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat serta tidak berfungsinya pelayanan publik karena pelayanan tidak inklusif dan akan cenderung mendistorsi pembangunan yang berkeadilan, pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Derajat kepekaan pemerintah untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan sosial ekonomi. Menjadi cerminan dalam mengukur apakah suatu pemerintah responsif atau tidak. Karena kedudukan pemerintah seharusnya sebagai pelayan masyarakat yang bersifat horizontal partisipative.

Mambangun prakarsa publik melalui perubahan mindset tata kelola pemerintah yang cendrung vertical-top down menjadi pemerintah yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat dengan menggagas program “public hearing” dengan fokus penyelenggaran di tingkat kelurahan. Public hearing berbeda dengan model komunikasi pembangunan yang dipakai Jokowi yakni blusukan. Bila blusukan hanya menempatkan kepala daerah sebagai tokoh sentral, sebaliknya public hearing menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral. Dengan public hearing sama saja dengan meniadakan limitasi peran serta publik dalam program pembangunan

Dalam menjalankan program public hearing dibutuhkan bridging leader. Dengan kapasitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan dan menjaga proses perubahan dari beragam stakeholder. Bridging leader menekankan kolaborasi antara berbagai SKPD dengan menanggalkan ego sektoral untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Pembangungan yang Inklusif

Pada tingkat terendah pembangunan yang inklusif mengacu pada individu sebagai perwujudan dari free will yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu pemberian paling berharga dari sang pencipta. Pembangunan yang inklusif memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal sebagai jaminan terselenggaranya social order. Menafikkan keberagaman masyarakat baik dari segi potensi dan asal muasal sama saja dengan membiarkan daerah ini tercabik-cabik.

Pembangunan yang inklusif diharapan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomis, geografis dan sosial budayanya.

Akhir kata, hanya para pemimpin berkomitmen dan mampu memberi teladan serta benar-benar meluhurkan nilai-nilai moral dan akhlak, yang mampu menjalankan amanah yang dititipkan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam kerangka dasar membangun Kota Ternate yang Insya Allah lebih baik dalam tatanan adat seatorang.

Suatu ketika saya mendapati sekumpulan anak muda yang sedang berdiskusi. Salah seorangnya berseru menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi faktual daerah ini. Dengan lantang menyatakan, "sudah lima tahun menjabat tetapi janji-janji politik saat pencalonan lima tahun lalu tidak dipenuhi, ada persoalan-persolan mendasar yang tidak tersentuh oleh kebijakan pemerintahan mereka, sebelum selesai masa jabatannya, kita harus menuntut (menagih) janji mereka agar dipenuhi”. Lantas yang lain berseloroh menyatakan “kamu kan dahulu termasuk tim sukses yang berhasil mengantar pasangan tersebut menduduki jabatan penghulu daerah ini?”. Dan yang lain juga menyatakan “Demokrasi kitakan demokrasi supermarket dimana bila anda memilih seorang pemimpin yang menjanjikan sesuatu kemudian dia ingkar janji setelah jadi sedangkan anda tidak punya kuasa untuk menarik dukungan anda. Perlu diingat ada hukum yang berlaku di supermarket "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/dikembalikan"

Rupanya dari peristiwa ini menggambarkan bahwa begitu mudahnya menarik dukungan dengan menyodorkan permasalahan tanpa disertai indikator yang jelas untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu rezim sebagai justifikasi perubahan peran dan sikapnya. Wacana menagih janji politik dengan menggulirkan visi-misi dengan mengatasnamakan suara rakyat adalah suara tuhan untuk melabeli keresahannya. Ini menandakan kecendrungan kedua arah, pertama kecewa sebagai masyarakat yang terekslusi oleh kebijakan pemerintah dan yang kedua kecewa sebagai martir (tim sukses) karena tidak mendapatkan imbalan yang layak (menurutnya).

Keprihatinan dalam bentuk kritikan sah-sah saja disampaikan dalam era demokrasi saat ini, namun perlu diingat bahwa dalam mengkritik kita harus obyektif dalam melihat kondisi faktual. Obyektif dengan menentapkan indikator yang digunakan untuk mengkritik. Bukan malah mengkritik dengan tendensi politik. tentunya masyarakat berharap bahwa kritik yang ditujukan kepada pemimpin harus menjelaskan secara rasional bentuk keprihatinan yang disertai dengan data-data, bukan malah menyajikan permainan kata-kata yang mirip seperti bait-bait puisi.

Kritikan yang disampaikan menjelang momentum pemilukada menunjukkan bahwa arena kontestasi politik lokal mulai berdenyut, riak-riak kecil yang ditimbulkan kekecewaan mulai menampakkan diri dengan memanfaatkan kompetisi antara pasangan calon yang bertarung pada momentum pemilukada.

Pemilukada merupakan arena kontestasi politik dengan kompetisi antar pasangan kandidat dan pemenangan ditentukan suara terbanyak oleh pemilih. Bila disimak secara saksama secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilukada tersebut. Ketiga modal itu adalah political capital, social capital dan economical capital (Marijan Kacung, 2006;89). ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kandidat maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh dan semakin besar pula hasrat komprador politik untuk bergabung guna mengeruk keuntungan.

Celakanya elit lokal yang bertarung tidak memiliki keseluruhan modal utama tersebut dan diperparah dengan sikap paranoid dari elit yang bersangkutan. Disinilah celah yang dimanfaat oleh komprador politik untuk bermanuver. Sikap opurtunis, pemburu rente komprador politik lalu bersenyawa dengan sikap paranoid membentuk kontruksi relasi simbiosis mutualis dengan mengorbankan kepentingan daerah (masyarakat).

Mereka (komprador) ini gemar terlibat dalam aktivitas politik yang menggunakan mekanisme demokrasi langsung dengan penetapan jumlah suara terbanyak sebagai penentu pemenang. Mereka [komprador] sudah terbiasa mendudukan dirinya sebagai operator yang berjiwa kacung, tetapi berpenampilan elit yang seakan-akan berilmu. Padahal tidak memiliki pengetahuan mengoperasionalkan komunikasi politik untuk menjajakan barang dagangannya (marketing politic). Vox populi, vox dei seolah menjadi mantra sakti untuk melabeli setiap aktivitas mereka.

Daerah ini hancur oleh aktivitas relasi transaksional antara Pemimpin-Komprador politik dan kepentingan masyarakat sebagai tumbalnya, relasi ini terbangun saat momentum politik akibat ulah para komprador politik, yang pastinya mereka berjiwa munafik-bicara dusta-ingkar janji dan khianat. Dimana akan menjadi oposan bila imbalan yang diterima tidak sebanding dengan harapan mereka.

Tidak berlebihan bila komprador politik dengan mudah menarik dukungan dan berperan sebagai oposan, dengan mengkritik penguasa karena demokrasi memberikan mereka ruang untuk itu. Demokrasi memberi mereka (komprador) tempat untuk bersiyasah menancapkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat. Maklum, demokrasi ditafsir dengan nalar oportunis dan pemburu rente yang sudah barang tentu menguntungkan secara ekonomi maupun politik.

Dengan kenyataan demikian lantas siapa yang harus menghentikannya? Demokrasi yang kita pilih sebagai instrumen dalam menentukan dan memilih pemimpin harus dikembalikan pada khitahnya yakni dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat melalui pematang konstitusioal. Memang muncul sebuah dilema di sini. Jika watak oportunis, pemburu rente dan pengkhianatan terhadap kepentingan masyarakat, dan berhak menggugah kesadaran publik tanpa merasa bersalah karena turut andil mengantarkan elit lokal ke tampuk singgasana penghulu daerah ini, itu tetap saja berjalan, maka menurut saya sangat sederhana dan singkat untuk mengatakan : "Itu karena mereka merasa benar dijalan yang sesat”.

Pengakuan terhadap karya orang lain adalah sebuah budaya yang harus dilestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepemilikan gagasan dan ide (properti Intelektual).-- Dihya Al-Qalby,2010

ORANG PUNYA, ORANG PUNYA. TORANG PUNYA, TORANG PUNYA. Merupakan pesan yang sering diucapkan orang tua-tua kita dalam memberikan pandangan dalam mengarungi kehidupan ini. Pesan yang sangat pendek namun sarat akan makna moral, pesan itu juga memberi kita panduan dan early warning dalam bertindak. Bila kita benar-benar mengikuti pesan tersebut kita akan terhindar dari segala sesuatu yang akan merugikan kita. Sebagai orang Maluku Utara, saya, anda dan yang lain pasti sering mendengar dan memahami pesan tersebut.

Orang punya atau milik orang entah berupa materi ataupun ide, sejatinya adalah miliknya, kita tidak berhak menggunakannya tanpa ijin (terkait materi) ataupun tidak mencantumkan sumbernya (terkait ide). Dalam dunia akademik tidak dilarang atau haram hukumnya untuk mengutip pendapat seseorang secara langsung maupun parafrase, asalkan kutipan tersebut dicantumkan sumbernya.

Tulisan ini tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak lain, namun ditujukan untuk mengugah kesadaran publik agar bisa mengahargai karya seseorang terkait dengan karya-karya akademik.Tulisan ini juga bermaksud untuk meminta klarifikasi terhadap artikel yang ditulis oleh Saudara Rinto Taib & Lanny Losung dengan judul “BARIFOLA & WORLD CULTURE FORUM 2016”yang dimuat pada kolom opini Malut Post Edisi 29 Juni 2015.

Sepintas tidak ada yang salah dengan artikel tersebut, namun bila di teliti secara seksama,dari 14 paragraf yang berisi 1391 karakter kata, 50 % mirip dengan tulisan saya yang berjudul “Bari fola; Modal Sosial dan Instrumentasi Masyarakat Tangguh Bencana” yang dipublish pada tanggal 30 oktober 2014 di blog pribadi saya http://abhie-institute.blogspot.com/2014/10/bari-fola-modal-sosial-dan.html. Tepatnya indikasi plagiasi dimulai dari paragraf 5 sampai dengan paragraf 11 pada tulisan yang bersangkutan.

Entah sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan penulis yang bersangkutan,patut disesalkan, mengingat arikel tersebut dimuat di koran dan tentunya akan dibaca oleh publik. Tanpa disadari kelalaian itu memberi kesan kurang bagus bagi saya secara pribadi, bahwa orang sekaliber Rinto Taib yang memiliki “nama besar”di kota Ternate dan partnernya Lanny Losung, telah mempraktekkan cara-cara yang tidak fair. Memang disadari ini bukan dunia kampus yang ketat dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah, ini hanyalah artikel populer yang dimuat media cetak, pastinya berbeda dalam kaidah penulisannya. Tetapi 1 hal, bahwa ide atau gagasan seseorang yang dituangkan dalam sebuah tulisan patut di apresiasi, tanpa terkecuali.

Indikasi Plagiasi

Uraian terkait praktek plagiasi yang dilakukan akan ditampilkan 2 paragraf saja dari 7 paragraf yang terindikasi plagiasi,mengingat keterbatas ruang yang disediakan.

Kelalaian dimulai pada artikel tersebut terletak pada paragraf 5 yang berbunyi: “Tradisi Bari di masa lalu dilakukan terutama untuk sesama manusia dengan maksud untuk meringankan pekerjaan, di antaranya membantu sesama warga masyarakat membangun rumah, membuka kebun atau ladang, bahkan menjadi kekuatan pembangunan dalam mengadakan sarana prasarana umum misalnya sekolah, rumah ibadah, pasar rakyat/tradisional, jalan, jembatan, sarana perekonomian dan lainnya”.

Pada paragraf tersebut mirip dengan tulisan saya pada artikel “Bari fola; Modal sosial dan instrumentasi Masyarakat Tangguh Bencana”. Tepatnya pada paragraf 11,yang berbunyi: “Tradisi Bari dimasa lalu dilakukan terutama untuk sesama dengan maksud untuk meringankan pekerjaan, diantaranya membantu sesama warga masyarakat membangun rumah, membuka kebun atau ladang, bahkan menjadi kekuatan pembangunan dalam mengadakan sarana prasarana umum misalnya sekolah, rumah ibadah, pasar rakyat/tradisional, jalan, jembatan, sarana perekonomian dan lainnya”.

Kemudian pada paragraf 10, berbunyi “Bari Fola dalam konteks ini dapat ditafsirkan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya, yang juga dapat dikatakan akan memunculkan nilai-nilai dan norma-norma bersama, bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan (trust) yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur”.

Terdapat kesamaan dengan tulisan saya pada paragraf 30, yang berbunyi: “Bari Fola dapat diartikan sebagai sumber (resource) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Sebuah interaksi dapat terjadi dalam skala individual maupun institusional. Secara individual, interaksi terjadi manakala relasi intim antara individu terbentuk satu sama lain yang kemudian melahirkan ikatan emosional. Secara institusional, interaksi dapat lahir pada saat visi dan tujuan satu organisasi memiliki kesamaan dengan visi dan tujuan organisasi lainnya, yang juga dapat dikatakan akan memunculkan nilai-nilai dan norma-norma bersama, bersandar pada norma-norma dan nilai-nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan (trust) yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur[23]”.

Akhir kata, pengahargaan terhadap karya orang lain, sejatinya adalah penghargaan terhadap diri sendiri, dengan menghargai tidak membuat kita rendah (secara kualitas), tetapi menempatkan kita sebagi manusia yang sadar akan segala keterbatasn yang dimiliki.Kesempurnaan hanya milik-Nya....

Catatan: Tulisan ini telah dikirim ke Harian Malut Post namun tidak pernah dimuat, tanpa disertai alasan kenapa tulisan ini tidak dimuat....

ABOUT AUTHOR

LATEST POSTS

Categories

Recent Posts

Quote of the day

ABOUT ME

Dokumentasi

Labels

Hi There, I am

Popular Posts

About Me

Popular Posts

Advertisement

Blogger templates