BASTIONG TALANGAME DREAM; Pemerintah yang Responsif dan Pembangunan yang Inklusif.

Oleh: Ilham Puasa
Pemuda Bastiong Talangame dan Ketua Markas Komando Bastiong Talangame

Sesaat setelah membaca judul tulisan ini, akan muncul pertanyaan apa itu “Bastiong Talangame Dream”?. Perlu diketahui bahwa Bastiong Talangame Dream merupakan sebuah impian yang dirumuskan oleh Pemuda Bastiong Talangame yang tertuang dalam “Bastiong Talangame Message 2015”, dengan tagline Dari Bastiong Talangame untuk Kota Ternate. Bastiong Talangame Dream dimaksudkan untuk memberi isyarat kepada Pemimpin (Walikota dan Wakil Walikota) Ternate bahwa Pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang inklusif merupakan sebuah keniscayaan yang harus di wujudkan dalam tata kelola pemerintah.

Tunggangan Politik
Saat ini hingga beberapa bulan kedepan, isu kinerja pemerintah terkait dengan pemerintahan yang responsif dan pembangunan yang inklusif tetap akan menjadi isu seksi yang mengundang banyak pihak baik akademisi, masyarakat, maupun terutama para politisi, para birokrat dan pimpinan birokrasi, hanya untuk sekedar mendiskusikan dalam menakar dan menggambar birokrasi dan program pembangunan pemerintahan sebelumnya dan bahkan ada juga yang menjadikan sebagai amunisi politik untuk menyerang pihak lawan ditengah momentum pemilihan walikota Ternate periode 2016-2021.

Pernyataan ini sengaja saya simpulkan dengan berdasarkan fakta bahwa belakangan ini banyak sekali kerancuan yang muncul kepermukaan dalam menilai kinerja pemerintah dan tentunya ini juga menjadi sorotan masyarakat yang dikompori oleh pihak oposan dalam menabuh genderang “perang” politik. Untuk itu, saya mengangkat kedalam tulisan ini dengan maksud agar kinerja pemerintah didudukkan sebagai diskursus dalam rangka perbaikan pemerintahan kedepan, agar diskursus terkait kinerja pemerintah senantiasa berada pada jalan (track) yang benar dan tepat dalam rangka membangun pemerintah yang responsif dan pembangunan yang inklusif bagi masyarakat kota Ternate.

Patut disesalkan, ketika momentum politik seperti ini, dia yang seharusnya mendudukan dirinya sebagai bapak pemersatu, namun ia datang dan berperan sebagai kuda tunggangan ketika sosok calon walikota yang paranoid akibat gagal berulangkali dalam pencalonan. Ketika semua lapisan masyarakat mulai diajak kembali ke romantisme masa lalu saat menjadi pemimpin daerah ini. Sekalipun dalam masa kepemimpinannya penuh celah dan kekurangan sana-sini, dipoles agar terlihat berhasil dan mengagumkan. Sosok ini di tonjolkan dengan harapan akan membangkitkan unsur ikutan seperti: land lord dan ethnicity, dalam mendulang perolehan suara.

Titik Tekan Membentuk Pemerintah yang responif
Seyogyanya menjadi perhatian semua pihak bahwa pemerintah (birokrasi) merupakan kekuatan besar. Kegiatannya menyentuh hampir setiap sendi kehidupan warga negara. Ini menandakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Karena masyarakat yang hidup dalam suatu teritorial terpaksa menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut tanpa terkecuali. Selain itu memang birokrasi merupakan garis terdepan (level street bureaucrat) yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik kepada masyarakat.

Tidak berlebihan bila ada yang beranggapan bahwa gagalnya tata kelola pemerintah akan berdampak luas pada nasib masyarakat, dan tentu saja berdampak pada pembangunan dan pelayanan publik. Nasib masyarakat akan semakin terpuruk karena pemerintah tidak responsif terhadap setiap kebutuhan masyarakat serta tidak berfungsinya pelayanan publik karena pelayanan tidak inklusif dan akan cenderung mendistorsi pembangunan yang berkeadilan, pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat.

Derajat kepekaan pemerintah untuk mengantisipasi tuntutan perkembangan masyarakat mengenai perkembangan sosial ekonomi. Menjadi cerminan dalam mengukur apakah suatu pemerintah responsif atau tidak. Karena kedudukan pemerintah seharusnya sebagai pelayan masyarakat yang bersifat horizontal partisipative.

Mambangun prakarsa publik melalui perubahan mindset tata kelola pemerintah yang cendrung vertical-top down menjadi pemerintah yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat dengan menggagas program “public hearing” dengan fokus penyelenggaran di tingkat kelurahan. Public hearing berbeda dengan model komunikasi pembangunan yang dipakai Jokowi yakni blusukan. Bila blusukan hanya menempatkan kepala daerah sebagai tokoh sentral, sebaliknya public hearing menempatkan masyarakat sebagai tokoh sentral. Dengan public hearing sama saja dengan meniadakan limitasi peran serta publik dalam program pembangunan

Dalam menjalankan program public hearing dibutuhkan bridging leader. Dengan kapasitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan  dan menjaga proses perubahan dari beragam stakeholder. Bridging leader menekankan kolaborasi antara berbagai SKPD dengan menanggalkan ego sektoral untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Pembangungan yang Inklusif
Pada tingkat terendah pembangunan yang inklusif mengacu pada individu sebagai perwujudan dari free will yang melekat pada diri-diri manusia sebagai salah satu pemberian paling berharga dari sang pencipta. Pembangunan yang inklusif memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya secara optimal sebagai jaminan terselenggaranya social order. Menafikkan keberagaman masyarakat baik dari segi potensi dan asal muasal  sama saja dengan membiarkan daerah ini tercabik-cabik.
Pembangunan yang inklusif diharapan akan mendorong kemampuan daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomis, geografis dan sosial budayanya.

Akhir kata, hanya para pemimpin berkomitmen dan mampu memberi teladan serta benar-benar meluhurkan nilai-nilai moral dan akhlak, yang mampu menjalankan amanah yang dititipkan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam kerangka dasar membangun Kota Ternate yang Insya Allah lebih baik dalam tatanan adat seatorang.

Share:

0 komentar